KEHANCURAN BUDAYA BAHARI INDONESIA

Pendahuluan

Menurut catatan dari kacamata dunia Barat, peradaban bahari manusia yang tercatat dalam sejarah diperkirakan dimulai oleh bangsa Yunani dan Romawi sejak sekitar 3200 tahun SM. Jalur pelayaran mereka diduga sampai India dilanjutkan ke Funan di Asia Tenggara melalui sisi Timur Sumatra. Diduga karena semakin banyak negara kecil di sepanjang Sumatra dan Semenanjung Malaya yang lahir dan tidak menguntungkan perdagangan karena penarikan pajak, jalur sisi Barat Sumatra kemudian dipilih. Perkembangan ini melahirkan kerajaan Selakanegara di wilayah Jawa Barat sekarang, yang pada abad II M dipimpin oleh Raja Dewawarman I dengan gelar Aji Raksa Gapura Negara (Raja Penguasa Gerbang Lautan). Inilah catatan awal tentang sebuah negara bahari di Nusantara.

Namun sementara itu, sebenarnya sudah lebih dari enam ribu tahun lalu, peradaban bahari masyarakat Nusantara telah meninggalkan jejak-jejaknya yang membujur dari pantai Timur Afrika dan Madagaskar sampai dengan Rapa-Nui atau Easter Island dan melintang dari Pekan (Taiwan) sampai Aotearoa (Selandia Baru). Berbagai penelitian linguistik maupun budaya secara lebih luas, memperlihatkan bahwa asal-usul berbagai masyarakat di wilayah yang mencakup wilayah Samudra Indonesia di Barat sampai dengan Samudra Pasifik di Timur tersebut, berasal dari masyarakat di wilayah Nusantara. Budaya Madagaskar yang didominasi oleh etnik Merina misalnya, sampai sekarang mengidentifikasi peradaban dan budaya mereka (Merina) sebagai berasal dari Indonesia, atau lebih tepatnya Kalimantan Tenggara.

Karena teknologi perhubungan udara secara massal baru mulai dikenal pada dekade kedua abad 20, dan rentang wilayah tersebut merupakan teritorial lautan, maka dapat dipastikan bahwa transportasi yang dipergunakan oleh masyarakat Nusantara untuk melakukan pengembaraan mereka adalah dengan kapal. Terlebih lagi, peradaban bahari juga dibuktikan dengan lukisan dinding dalam gua-gua di Maluku dan Papua dengan ekspresi perahu, yang diduga sudah berumur ribuan tahun. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa peradaban bahari telah dimiliki masyarakat Nusantara sejak lebih dari enam ribu tahun lalu.

Jatidiri Budaya Bahari Indonesia
Dalam perkembangan sejarah peradaban, sejarah politik dan sejarah kekuasaan di wilayah Nusantara sendiri, lahir berbagai negara dan bangsa bahari. Selakanegara (Jawa Barat/abad II), Sriwijaya (Sumatra/abad VII-XI), Pasai, Peureulak (Aceh Utara & Timur/abad XIV), Majapahit (Jawa Timur/abad XV), Jepara, Demak (Jawa Tengah/abad XVI) , Gapi/Ternate (Maluku Utara-Filipina Sltn-Marshall Island/abad XIII-XVII), Tidore (Maluku Utara/abad XVII), adalah beberapa yang dapat disebut. Negara-negara tersebut by design lahir dan dikembangkan sebagai negara bahari, terbukti dengan kekuatan angkatan lautnya yang menguasai wilayah yang sangat luas dengan alutsista canggih di jamannya.

Kapal perang Samudraraksa sebagaimana
terpahat di relier Candi Borobudur

Para penguasa negara-negara tersebut menyadari bahwa lingkungan hidup mereka adalah lautan. Dengan kesadaran tersebut, renstra pertahanan, perekonomian dan kebudayaan mereka bersandarkan pada peradaban dan kebudayaan bahari. Mulai dari syair-syair sastra, alutsista angkatan perang, dan denyut kehidupan perekonomian negara-negara tersebut ditunjang dengan pola pikir, perencanaan dan implementasi peradaban bahari. Negara-negara awal masyarakat Nusantara tersebut kemudian menjadi bangsa yang kuat, menguasai perdagangan internasional karena

Replika Samudraraksa ketika memasuki
perairan Tanjung Emas, Semarang

    

menguasai dua matra sekaligus yaitu agraria dan lautan, bahkan belakangan dibuktikan dalam sebuah riset perdagangan, bahwa masyarakat Nusantara memperdagangkan sendiri kayu manis dan rempah-rempah lain ke wilayah yang sekarang menjadi bagian Perancis Selatan dengan melayari Tanjung Harapan dan masuk ke Laut Tengah melalui Selat Gibraltar.

Kehancuran Karakter Budaya Bangsa Bahari Nusantara

Komoditas dagang hasil bumi terutama rempah-rempah mennjadi  magnet kuat yang akhirnya menarik bangsa Eropa mendatangi sendiri sentra-sentra produksinya di Nusantara. Bangsa Spanyol dan Portugis mengawali misi dagang mereka, kemudian disusul oleh bangsa Belanda. Dalam persaingan dagang di antara mereka, berujung pada berbagai perjanjian dengan kerajaan-kerajaan Nusantara yang bersifat monopolistik oleh kelompok pedagang Eropa. Perkembangan ini kemudian secara sistemik melunturkan budaya bahari Nusantara.

Pembagian wilayah setelah Perjanjian Giyanti
13 Februari 1755. Perhatikan, wilayah yang
menjadi pelabuhan2 Mataram dikuasai VOC.
Mataram juga terpecah-pecah menyulitkan pengendalian
pemerintahan.

Puncak kehancuran budaya bahari Nusantara terjadi ketika perlawanan R.M.Said yang dikenal sebagai Pangeran Sambernyawa dihentikan dengan Perjanjian Giyanti, 13 Februari 1755. Pangeran yang nasionalis ini tidak rela kerajaan Mataram dikendalikan oleh bangsa asing. Perusahaan dagang Belanda VOC (Vereeniging Oost Indische Compagnie, persekutuan dagang Hindia Timur, kuranglebih sama dengan PT sekarang), walau secara resmi adalah sekedar sebuah perseroan terbatas, namun oleh Kerajaan Belanda diberi kekuasaan tak terbatas termasuk kekuatan militer dan politik demi menguasai dan mengamankan perdagangan di Nusantara yang sangat menguntungkan Kerajaan Belanda. Dengan perannya itu VOC lambat laut berhasil mengendalikan kegiatan maritim di alur Laut Jawa yang sejak jaman prasejarah dikuasai oleh para penguasa di Nusantara.

Ketika Perjanjian Giyanti ditandatangani, Mataram dipimpin oleh Sunan Pakubuwono III. Ia memimpin kerajaan dengan pendekatan pragmatis walau memahami apa yang diperjuangkan oleh R.M.Said. dan Pangeran Mangkubumi sebagai sebuah upaya membebaskan cengkeraman VOC terhadap Mataram.

Namun akhirnya, walau R.M.Said tidak sudi melakukan perundingan dengan VOC, Pangeran Mangkubumi mengkhianati perjuangan bersama yang sudah berlangsung belasan tahun. Mangkubumi memiliki agenda pribadi untuk menduduki tahta Sultan. Agaknya VOC membaca niat Mangkubumi, karena kemudian Gubernur VOC untuk Jawa Utara, pada 22-23 September 1754 mengajak Mangkubumi berunding. Perundingan dua hari ini sekaligus siasat VOC untuk memecah belah Mataram, dan menguasai jalur laut milik Mataram. Setelah Sunan Pakubuwono III merestui kesepakatan Mangkubumi dan VOC, Perjanjian Giyanti ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755.

Perjanjian ini melucuti hak-hak politik kerajaan Mataram, memecah kerajaan besar ini menjadi dua, dan menyerahkan wilayah dan kedaulatan Mataram atas daerah pesisir Utara Jawa kepada VOC. Secara otomatis berbagai pelabuhan strategis di pantai Utara Jateng-Jatim yang menghubungkan Mataram dengan dunia internasional, sepenuhnya dikuasai VOC. Mataram hanya menguasai daerah pedalaman dan sekedar menjadi pemasok sumberdaya alam kepada VOC. Perdagangan rempah-rempah dari wilayah Nusantara Timur yang sebelumnya sepenuhnya dikendalikan Mataram, sejak saat itu menjadi kekuasaan VOC. Kerajaan-kerajaan di Nusantara beserta rakyatnya kemudian tumbuh menjadi bangsa dengan karakter petani dan pekebun (agraris) saja.

Semakin Lemah, Semakin Ditipu

Tragedi Giyanti menjadi awal dari proses disorientasi karakter budaya bangsa Indonesia dari bahari dengan dukungan agraris menjadi bangsa agraris saja. Proses ini sangat dinantikan dan diharapkan oleh VOC/Belanda, karena dengan demikian bangsa Indonesia yang sebelumnya menguasai lautan dan perdagangan internasional dan mendapatkan keuntungan darinya, secara sistemik memiliki “kesadaran baru” bahwa ia bukan bangsa dengan karakter budaya bahari dan agraris tetapi bangsa yang hanya berkarakter budaya agraris.

Kapal selam "mini" layaknya anjing kampung  yang hanya mampu berputar-putar di pekarangan sendiri tipe Changbogo buatan Korea Selatan yang akhirnya akan dibeli Indonesia untuk menjaga wilayah laut sebuah negara kepulauan terbesar di dunia. Bandingkan dengan kapal tipe Kilo yang lebih memadai, yang sebelumnya direncanakan akan dibeli. 

Kesadaran baru ini dipupuk terus hingga kini secara komprehensif melalui berbagai jalur pendekatan di bidang ekososbudhankam yang digelar, baik oleh pemerintah kolonial maupun pemerintah Indonesia sesudah 1945, dan juga oleh masyarakat. Internalisasi yang dilakukan secara masif, terorganisir, terus menerus dan dalam periode waktu yang lama, walaupun itu sebuah kesalahan atau kebohongan, sebagaimana diyakini oleh Joseph Goebbels , akan menjadi sebuah “kebenaran” yang diyakini oleh seluruh masyarakat.

Maka syair lagu di bawah ini kini terasa hambar dan asing di telinga kita, karena seolah ia berkisah tentang ‘mereka’ yang entah hidup di mana dan di jaman apa, bukan kita dalam kekinian:

Nenek moyangku orang pelaut

Gemar mengarung luas samud’ra

Menerjang ombak tiada takut

Menempuh badai sudah biasa

Angin bertiup layar terkembang

Ombak berdebur di tepi pantai

Pemuda b’rani bangkit sekarang

Ke laut kita beramai-ramai!

Kapal selam tipe Kilo buatan Rusia

Demikianlah, kebaharian bangsa Indonesia yang sangat menguntungkan dipandang dari berbagai aspek kehidupan sebagai sebuah bangsa dan sudah berumur ribuan tahun, menjadi terpuruk. Kini bangsa Indonesia menjadi penonton dari berbagai keuntungan yang lewat di depan mata dan dinikmati bangsa-bangsa lain dari kekayaan budaya bahari yang seharusnya dimiliki dan dikuasai bangsa Indonesia. Hal ini terjadi semata karena bangsa ini percaya bahwa dirinya adalah bangsa berkarakter budaya agraris dan bukan bangsa bahari.

Celakanya, para elit pemimpin bangsa sendirilah yang memimpin pengingkaran dan penipuan jatidiri ini dengan segala sepakterjang kebijakan yang diambilnya. Sebagai contoh terbaru dari pengingkaran ini adalah rencana pembelian kapal selam yang tadinya dari Rusia tipe Kilo, kemudian dibatalkan dan diganti dengan pembelian dari Korea Selatan dengan tipe kecil Chongbogo.

Diperlukan Reorientasi Karakter Budaya Bangsa

Reidentifikasi dan reorientasi karakter budaya bangsa bahari yang didukung dengan budaya agraris dengan demikian menjadi sangat penting dilakukan. Bukan saja disebabkan oleh berbagai keuntungan yang akan diperolehnya jika karakter budaya ini direbut kembali, tetapi memang bangsa Indonesia lahir, bertumbuh dan menjadi besar di bumi Indonesia yang merupakan kepulauan terbesar di dunia. Sebagaimana dikatakan oleh A.M.Djuliati Suroyo, budaya maritim dan pesisiran yang pernah membawa kejayaan Nusantara kini semakin menghilang. Budaya itu perlu digali kembali guna memperkaya identitas sebagai bangsa.

Reorientasi karakter budaya bangsa ini menjadi strategis jika ditujukan pada lapis generasi muda berstrata sosial menengah, yang merupakan generasi emas bangsa Indonesia dan merupakan lapisan populasi terbesar sampai dengan tahun 2045 ketika Indonesia memperingati seabad kemerdekaannya. Lapis generasi ini menjadi bonus demografi Indonesia yang saat ini lebih dari separoh populasinya masuk kategori warga menengah (pengeluaran per keluarga di atas Rp 1,5 juta). Mereka adalah generasi masa depan bangsa ini. Semoga jika mereka tersadarkan, maka kebijakan-kebijakan di masa datang tidak lagi pelanggengan kehancuran karakter budaya bangsa bahari.